Sunday, 22 July 2018
PENGUMUMAN TERBARU
kaboki

kaboki

Thursday, 27 July 2017 04:31

Kayuagung Dipastikan Raih Adipura ke 8

Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumsel dipastikan kembali meraih piala adipura. Kepastian perolehan ini didasarkan surat undangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK) RI, Selasa (25/7), yang ditujukan kepada Bupati OKI, H. Iskandar, SE untuk menghadiri acara penyerahan Anugerah Adipura 2017, 2 Agustus mendatang.

Dalam undangan disebutkan, penyerahan piala Adipura akan dilakukan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo bertempat di Plaza Ir Soedjono Soerjo Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.

“Kita bersyukur atas komitmen Bapak Bupati serta upaya dan kerja keras seluruh masyarakat, partisipasi dunia usaha, serta ASN, Kayuagung mendapat Anugrah Adipura sebagai tanda telah memenuhi indikator lingkungan yang bersih, hijau, teduh, dan sustainable planing,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), H. Alamsyah di Kayuagung, Kamis, (27/7).

 

Dijelaskannya, dengan tingkat penilaian yang sangat ketat, hanya 31 daerah se Indonesia yang mendapat Aungerah tersebut dengan Kategori Metropolitan, kota besar, sedang dan Kota Kecil.

“Penilaian dari tahun ke tahun semakin ketat. Hanya 31 Kabupaten/Kota se Indonesia yang mendapat piala Adipura, 16 menerima Sertifikat, 5 daerah mendapat Plakat” Ungkap Alam.

Alamsyah Menjelaskan Piala Adipura ini merupakan bagian dari upaya Pemkab. OKI dalam menjaga kelestarian lingkungan, kebersihan kota yg bertujuan meningkatkan peran partisipasi masyarakat.

“Jika kesadaran masyarakat makin tinggi maka peran pemerintah akan semakin ringan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Itu yang kita harapkan” Pungkasnya.

Bupati Ogan Komering Ilir H. Iskandar SE menerima tanda kehormatan bakti koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, di pendopoan, Selasa (26/7/2017). Penghargaan yang diberikan dalam rangka penghargaan koperasi berprestasi dan bakti koperasi tahun 2017 itu, untuk mengapresiasi kepedulian sebagai kepala daerah untuk memajukan koperasi melalui program 1 desa 1 koperasi..

 
Penghargaan itu diserahkan menteri yang diwakili pengurus Dewan Koperasi Sumsel. Usai menerima Bupati OKI mengatakan, ia telah berusaha untuk mewujudkan program 1 desa 1 koperasi sehingga berbuntut penerimaan reward ini.
 
“Kita berharap yang dilakukan Kabupaten OKI bisa diikuti oleh seluruh kabupaten lain sehingga jayalah koperasi Indonesia,” terangnya.
 
Penghargaan itu menurut bupati sebagai penyemangat dirinya untuk lebih mengggerakan lagi perkoperasian di kabupaten ini.
 
Ketua Dekopinda OKI, Efredi Jurianto menjelaskan, koperasi di Kabupaten OKI sangat banyak meskipun ada segelintir koperasi yang seperti mati suri. “Namun banyak juga koperasi di OKI yang sehat dan maju,” ujar dia.
 
Efredi Jurianto SH MH menambahkan, pemberian penghargaan ini adalah bentuk perhatian Pemerintah OKI untuk memajukan koperasi melalui program 1 desa 1 koperasi dan apa yang dilakukan oleh Kabuaten OKI bisa diikuti oleh seluruh kabupaten lain, sehingga jayalah koperasi Indonesia.

Bupati OKI, H. Iskandar, SE, terpilih sebagai salah satu dari 60 Daftar bupati/wali kota Penerima Penghargaan Terkait Percepatan Pemberian Akta Kelahiran Gratis Tahun 2017 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Kementerian yang dipimpin oleh Yohana Susana Yembise ini memberikan penghargaan kepada bupati/walikota yang telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) terkait Pemberian Akta Kelahiran Gratis dan melaksanakan program-program yang inovatif dalam upaya percepatan kepemilikan akta kelahiran.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Oleh Menteri PPA ke Bupati OKI yang diwakili, Asisten I Setda OKI, H. Antonius Leonardo, M. S.i Sabtu (22/7) di Hotel Swiss Bell, Kota Pekanbaru, Riau.

Mewakili Bupati, H. Antonius mengatakan Penghargaan ini sebagai motivasi dan Komitmen Bupati OKI dalam memberikan hak- hak anak-anak.

“Yang terpenting adalah komitmen kepala daerah dan kerjasama semua pihak bahwa kita harus bersama-sama kita ingat, bahwa anak adalah aset paling berharga. Pemenuhan hak-hak anak oleh pemerintah akan sangat berguna bagi masa depan mereka” Ungkapnya.

Menanggapi penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, secara terpisah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten OKI, Cholid Hamdan menyebut, penghargaan itu diberikan atas komitmen Bupati OKI, H. Iskandar, SE dalam penerbitan akta lahir gratis dan percepatan cakupan pelayanan tersebut.

Dirinya mengucap syukur atas apresiasi yang diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Terlepas dari segala kekurangan yang timbul, pencapaian ini adalah hasil dukungan penuh dari Pimpinan Daerah beserta pemangku kepentingan yang terkait, dan yang terutama adalah kerja keras semua pihak,” ungkapnya melalui sambungan telpon, Minggu, (23/7).

Cholid menjelaskan cakupan pemberian akte kelahiran di Kabupaten OKI sudah mencapai 65 persen. Berbagai upaya menurut dia dilakukan agar setiap anak di Kabupaten OKI memiliki adminiatrasi kependudukan.

“Berbagai upaya kita lakukan diantaranya bekerjasam dengan dinas kesehatan dan dinas Pendidikan mengupayakan agar anak yang lahir dan mau masuk sekolah itu sudah memiliki akte kelahiran. Capaiannya sudah 65 persen se Kabupaten OKI” terang Kholid sembari menegaskan bahwa pelayanan Administrasi

Selain bekerjasama dengan OPD tambahnya pihaknya juga melakukan kerja sama dengan Pengadilan Agama dan Kemenag Kabupaten OKI dalam hal pencatatan melalui isbat nikah yang diselenggarakan Pemkab. OKI

“Bersama PA dan Kemenag kita lakukan pemberian akte kelahiran dan administrasi kependudukan lainnya bagi peserta isbat nikah gratis. Ini sudah masuk tahun ke tiga” pungkasnya.

Cholid berharap penghargaan yang diterima ini sebagai pemacu semangat pihaknya untuk terus meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan termasuk penerbitan akta lahir di Kabupaten OKI. “Kita akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan termasuk akta lahir,” tutupnya.

Pilkada OKI 2018 akan secara serentak Juni 2018. Pemda Ogan Komering Ilir bersama KPU menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk menyukseskan pesta demokrasi itu. Acara dilakukan di Ruang Bende Seguguk I Setda OKI, Selasa, (18/7) Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati OKI, H. Iskandar, SE bersama Ketua KPU OKI Dedy Irawan.

Hal ini sebagai bentuk dukungan pelaksanaan Pemilukada OKI 2018,. Total hibah yang tertuang dalam NPHD ini adalah Rp 66 Milyar. Dianggarkan pada tahun 2017 sebesar 17 Milyar dan 49 Milyar di anggarkan pada tahun 2018.

Dana ini berasal dari belanja hibah APBD Kabupaten OKI TA murni 2017 dan 2018. Perjanjian hibah ini dituangkan dalam dua NPHD, dan NPHD pertama sisa anggaran akan dicairkan pada APBD 2018.

“Alhamdulillah NPHD sudah kita tandatangani, artinya Pilkada sudah siap dimulai”. Ungkap Iskandar usai acara penandatanganan NPHD.

Iskandar menyebutkan penandatanganan ini untuk menjalankan amanah undang-undang serta sebagai bentuk dukungan Penuh Pemkab. OKI terhadap penyelenggaraan demokrasi.

“Biaya sebuah proses demokrasi itu mahal, namun harus kita sadari bahwa Pilkada adalah proses pembelajaran demokrasi yang baik agar melahirkan pemimpin yang terbaik untuk masyarakat” pungkasnya.

Iskandar lalu meminta agar KPU menggunakan anggaran tersebut dengan sebaik mungkin. Selain itu, tiga bulan setelah pelaksanaan pilkada, Aher juga meminta sudah ada laporan keuangan masuk kepada Pemkab. OKI sesuai aturan. “Jadi dalam pelaksanaannya diharapakan kita semua mematuhi peraturan yang tercantum dalam NPHD ini,” kata Iskandar.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten OKI, Dedy Irawan mengatakan usai penandatanganan ini pihaknya akan segera meregister dana hibah tersebut ke Kementerian keuangan agar bisa ditindaklanjuti.

“Setelah penandatangan ini prosesnya masih cukup panjang. Kita lakukan register ke Kementerian keuangan lalu berkoordinasi dengan bendahara Negara di Palembang” Jelasnya.

Dedy mengapresiasi upaya pemkab OKI dalam mendukung terselenggaranya Pemilukada di OKI tahun mendatang.

“Dari 171 daerah yang menyelenggarakan Pemilukada serentak baru 44 yang sudah melakukan penandatanganan NPDH kita yang 45 kalau di Sumsel ke yang tiga” Ungkap Dedy.

Dia merinci peruntukan dana Pilkada OKI akan digunakan antara lain, sebanyak 50 persen untuk honor penyelenggara, 10 persen untuk masa tahapan, 2 persen advokasi, dan 2 persen persiapan untuk Pemilukada ulang.

“Jika ada hasil putusan untuk melaksanakan Pilkada Ulang, maka kita harus menyiapkan pos itu” Jelasnya.

Penandatanganan NPHD ini disaksikan oleh berbagai pihak antara lain, DPRD, FKPD Kabupaten OKI, Pimpinan Parpol, OPD dan Media Massa.

“Dibuat terbuka karena sejak awal kita ingin adanya transparasi dalam penggunaan dana Pilkada ini” Jelas Dedy.

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 55 desa yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir berjalan dengan sukses. Pilkades serentak tahap ke dua ini secara garis besar berlangsung aman dan lancar. Masyarakat sangat antusias mengikuti Pilkades dari awal pencoblosan hingga rekapitulasi suara. Pemungutan suara pilkades serentak untuk tahap ke II ini dilakukan kemarin Senin, (17/7).

Bupati Ogan Komering Ilir H. Iskandar, SE menanggapi positif suksesnya pesta demokrasi ditingkat desa ini. Dia mengatakan pendidikan demokrasi di OKI telah berjalan baik mulai dari tingkat desa

“Seluruh tahapan Pilkades di 55 desa berjalan dengan lancar dan sukses yang tidak terlepas dari peran aktif pihak Polres OKI dan Kodim 0402 OKI dalam hal pengamanan, dan hasilnya seluruh desa yang menyelenggarakan Pilkades telah memiliki kepala desa terpilih” Ungkapnya usai penandatanganan NPHD ke KPU OKI, Selasa, (18/7/17)

Bupati OKI, H. Iskandar, SE, berharap Pilkades serentak ini menghasilkan pemimpin desa yang berkualitas dan melayani masyarakat.

“Pemerintah desa merupakan ujung tombak pembangunan di OKI oleh karena itu kita berharap PIlkades yang telah dilaksanakan mendorong terciptanya pemerintahan desa yang berkualitas yang dapat memajukan desa” Pesannya.

Sementara itu Kapolres OKI AKBP Ade Hariyanto mengatakan Kegiatan pengaman pilkades ini sudah kita rencanakan jauh-jauh hari, dimulai dari menggalang para kandidat untuk menyatakan komitmen siap menang dan siap kalah, sehingga apapun hasil akhirnya tidak ada kandidat yang kalah lalu melakukan tindakan yang dapat melanggar hukum,

AKBP Ade Hariyanto menambahkan “pada pelaksanaan pilkades sendiri Polres OKI dengan dukungan dari Kodim 0402 OKI dan satuan pengaman dari Pemda Oki bersama-sama melakukan kegiatan pengamanan, sampai ke TPS yang terjauh seperti di Daerah Cengal, Sungai Menang dan sebagainya, sehingga alhamdullillah penyelenggaraan pilkades di Kabupaten OKI berlangsung aman”.

Kepala DPMPD Kabupaten OKI melalaui sekretaris Dinas, Suhaimi, AP. M. Si mengatakan setelah sukses melaksanakan Pilkades serentak tahapan selanjutnya yang harus dilalui, yaitu memberikan masa sanggahan kepada calon atau masyarakat yang keberatan terhadap hasil Pilkades.

“Hingga sekarang belum ada sanggahan. Ada waktu 7 hari ke depan untuk masa sanggahan. Jika tidak ada sanggahan maka BPD akan menetapkan kades terpilih. Kita berharap segala permasalahan Pilkades dapat selesai di tingkat desa melalui koordinasi camat” Ungkap Dia.

Suhaimi juga mengatakan setelah tidak ada sanggahan kepala desa ini akan dilantik oleh Bupati OKI. “Terjadwal 30 hari usai pemilihan maka kepala desa akan dilantik oleh Bupati” Pungkasnya.

 

 

Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan kabupaten terluas di pulau Sumatera, dengan geografis dataran rendah dengan 70% adalah rawa rawa lebak dan gambut. Secara tradisional masyarakat melakukan persawahan penanaman padi lebak. Pemerintah Kabupaten OKI melalui Dinas pertanian melaksanakan program Upaya Khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung dan kedele ( Upsus Pajale) ungkap Bupati OKI H.Iskandar,SE, Senin (17/7/17).

H.Iskandar,SE menyampaikan produksi beras yang tidak meningkat, keengganan generasi kita turun kelapangan dan banyaknya alih fungsi lahan persawahan ke perkebunan membuat semangat Pemerintah untuk meningkatkan produksi padi dan gabah kering. Dan dengan adanya pendampingan dari TNI sangat menunjang sekali untuk program suksesi swasembada pangan nasional.

H.Iskandar,SE menambahkan bahwa sekarang ini Kabupaten OKI mengalami peningkatan produksi beras dan gabah kering seiring dengan semangat Pemerintah Kabupaten OKI melakukan peningkatan swasembada pangan secara berkesinambungan.

“Dan alhamdulillah semenjak tahun 2014 ada suatu kepedulian dari semua komponen TNI, Dinas Pertanian, Babinsa untuk turun kelapangan untuk menggalakan pertanian”, ungkap H.Iskandar,SE.

Produksi pangan Kabupaten OKI terus meningkat dari tahun 2014 mencapai 567,999 ton dan akhir 2016 mencapai 851.511 ton, semua ini berkat pendampingan TNI yang turun ke lapangan membuat cetak cetak sawah dan memberikan penyuluhan yang bekerjasama dengan UPTD pertanian.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten OKI Syarifuddin, SP, M.Si berharap dari peningkatan luas tanam dan meningkatnya produsi beras dan gabah kering ini berdampak positif terhadap perekonomian perdesaan serta secara makro dapat menghentikan import beras.

Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE memboyong pulang dua penghargaan sepanjang sepekan lalu. Aneka penghargaan dari pemerintah pusat itu sebagai pengakuan atas kinerjanya dalam memimpin Kabupaten OKI.
 
Sekretaris Daerah Kabupaten OKI, H. Husin, S. Pd, MM mengatakan bahwa sejak Kamis Pekan lalu Bupati OKI diundang untuk menerima berbagai penghargaan tersebut.
 
“Kita bersyukur apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten OKI mendapat apresiasi dari banyak pihak,” katanya, saat mewakili Bupati OKI, H. Iskandar, SE menerima penghargaan Manggala Karya Kencana dari Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Surya Chandra Surapati di Bandar Lampung, Jum’at, (15/7) lalu.
 
Saat menerima penghargaan Mandala Karya Kencana (MKK), Husin menjelaskan tanda kehormatan tersebut merupakan penghargaan tertinggi dari pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI kepada H. Iskandar, SE yang dinilai sebagai sosok yang memiliki dedikasi tinggi terhadap program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga,” katanya.
 
Sementara itu, kepala BKKBN Kabupaten OKI, Alhady Nasir mengatakan Lebih lanjut mengatakan, program KB emas di Kabupaten OKI ditujukan untuk membangun generasi yang berkualitas. Adapun strategi yang telah dilakukan yakni dengan safari KB keliling di seluruh daerah Perairan dan terpencil, pelayanan KB keliling di daerah lebak atau rawa- rawa. Kemudian, mendistribusikan alat kontrasepsi ke puskesmas dan bidan desa serta sarana keshatan lainya terutama daerah terpencil, pembentukan dan Pembinaan pusat informasi konseling- remaja (PIK-R/M) jalur sekolah ataupun lainya, pembentukan dan pembinaan BKB, BKR, BKL dan UPPKS disetiap desa.
 
“Bagian dari upaya kita untuk menekan angka laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Kabupaten OKI, meningkatkan akses pelayanan KB bagi masyarakat miskin terutama di daerah terpencil dan perairan, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang manfaat progrm BKKBN dan resiko pernikahan usia dini, membangun keluarga dengan membentuk dan membina BKB, BKR dan UPPKS secara berkesinambungan,” jelasnya.
 
 
Sebelumnya, pada Kamis (13/72017) lalu, di Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten OKI mendapat penghargaan Pastika Parahita dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Terkait penerapan perda kawasan tanpa rokok (KTR) Nomor 6 tahun 2015 hingga mensosialisasikan ke lingkungan masyarakat.
 
Kadinkes OKI HM Lubis S. KM, M. Kes mengatakan penghargaan dari pemerintah pusat tersebut diberikan kepada daerah yang komitmen menjaga kesehatan masyarakatnya melalui Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
 
“Penilaian Kemenkes RI, OKI telah menerapkan Perda KTR atau kebijakan lain dalam pengendalian konsumsi hasil tembakau,” ujar Lubis, Jumat (14/7/2017).
 
Menurut Lubis, pengendalian konsumsi produk tembakau ini telah menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah sejak lama dan penerapan regulasi KTR ini diharapkan mampu untuk menurunkan prevalensi resiko serta memberikan perlindungan bagi perokok pasif dari paparan asap rokok.
 
“Inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah dilakukan seperti member pemahaman kepada masyarakat, penyediaan layanan berhenti merokok, dan yang paling penting skrining pada sekolah terkait perilaku merokok dan lain lain sangat dihargai,” tutur Lubis.
 
 
Ditambahkan, Lubis, di wilayah Kota Kabupate OKI, ada beberapa tempat kawasan tanpa rokok. Sehingga warga harus memaklumi dan menyadarinya. Sehingga warga harus bisa menyimpan rasa malu akan rokok.
 
“Ada lokasi merokok yang telah di sediakan. Dikeramaian pasar dibangun tempat istrirahat dan aman dari jangkauan anak-anak,” kata ungkapnya.
 
“Alhamdulillah masyarakat OKI mendukung Perda kawasan tanpa rokok,” tandasnya.
Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar membuka secara langsung manasik bagi calon jemaah haji (CJH) Kabupaten OKI tahun 2017, Selasa (11/7/2017). Kegiatan itu bertempat di Masjid Agung
Solihin Kayuagung.
 
Bupati mengatakan, sebelum berangkat ke Tanah Suci, CJH harus mempersiapkan diri secara matang. Baik persiapan material maupun pengetahuan sehingga akan menghasilkan haji yang mabrur dan mabrur.
 
“Sebelum berangkat, agar segala sesuatunya diiringi dengan persiapan yang matang,terutama niatnya harus di luruskan” kata Iskandar.
 
Iskandar sesekali juga menceritakan pengalaman-pengalamannya ketika menunaikan ibadah haji di tahun sebelumnya.
 
“Kondisi di sana (tanah suci) tentu berbeda dengan keadaan di tanah air, untuk itu perlu adaptasi” ungkapnya.
 
Iskandar mengungkapkan, kegiatan manasik haji sangat penting dilakukan. Tujuannya, untuk membekali CJH tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji.
 
Dia berharap agar CJH memperhatikan pelaksanaan manasik yang dilakukan oleh tim pembimbing manasik haji. “Manasik haji ini penting sebagai bekal bagi CJH untuk mengetahui mana yang termasuk rukun haji
 
dan lainnya,” ungkapnya.
 
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) OKI, M. Arkan Nur Wahidin mengatakan jema’ah calon haji Kabupaten OKI tahun ini berjumlah 477 orang dan tergabung dalam dua kelompok terbang (Kloter)
 
12 dan 17. Terkait jadwal keberangkatan pada Agustus mendatang melalui embarkasi Palembang.
 
“Kita persiapkan keberankatan CJH asal OKI ini terutama pembekalan kepada mereka dalam menjalankan ibadah haji” Pungkasnya.

Bupati Ogan Komering Ilir memberi solusi untuk mengurai masalah pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di

daerahnya. Salah satunya menyiapkan Peraturan Bupati untuk menyukseskan program pusat ini.

Menurut Iskandar, Program Prona sangat membantu masyarakat karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) membebaskan biaya cetak sertifikat. Program ini juga program strategis
 
pemerintah untuk memudahkan masyarakat memiliki sertifikat tanah.
 
“Hanya saja, program ini tak menanggung biaya pra pengurusan seperti pengukuran tanah, biaya operasional petugas dan lain-lain. Padahal fakta di lapangan panitia itu
 
membutuhkan biaya operasional.,” jelasnya pada acara sosialisasi  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di Setda OKI, Selasa, (11/7).
 
“Petugas dilapangan butuh dasar hukum (untuk menarik uang pendaftaran). Nanti bisa saja diatur dengan Perbup. Kami akan kaji dulu dan meminta petunjuk pemerintah pusat
 
apakah itu memungkinkan,” tambahnya lagi. Iskandar juga meminta kepada camat dan kepala desa untuk menyukseskan program ini.
 
 
Kepala BPN OKI, M Syahrir, menjelaskan bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak harus dibayar pada saat pengambilan sertifikat
 
Syahri menjelaskan, setiap obyek yang diajukan yang harganya diatas Rp. 60 juta maka akan dikenakan biaya BPHTB sebesar 5 persen dari jumlah kelebihan obyek tersebut,
 
sebagai contoh jika harga tanah senilai Rp. 70 juta, maka yang nilai yang terkena BPHTB sebesar Rp. 10 juta. Atau 5 persen dari Rp. 10 juta adalah Rp. 500 ribu.
 
“Nah setiap pemohon yang mengikuti program PTSL ini jika harga obyeknya diatas Rp. 60 juta, maka membuat pernyataan BPHTB terhutang, namun tidak mesti dibayar saat itu juga.” Ulasnya.
 
Menurutnya BPHTB terhutang malah menolong masyarakat sebab apabila obyek yang diajukan dalam program PTSL ini terkena BPHTB tidak akan dibayar sekarang atau pada saat
 
permohonan melalui program PTSL ini. Boleh dibayar kapanpun saja.
 
“Tapi rata-rata hampir 90 persen tidak kena atau nol rupiah. Yang rata-rata kena itu biasanya daerah kota seperti kecamatan Kota Kayuagung, Tugu Mulyo misalnya atau daerah
 
stategis lainnya.” Katanya.
 
Artinya, BPHTB terhutang itu dalam artian jika tanah strategis ditanah kota dan tidak seluruhnya dan kesepakatan dengan pemda bahwa rata-rata BPN OKI menggunakan standard NJOP.
 
Adapun pengurusan sertifikat Prona di Kabupaten Ogan Komering Ilir 2017 mencapai 20.300 lembar sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017.
 
Pada tahap pertama ada sebanyak 2.300 sertifikat yang akan diberikan sedangkan untuk tahap kedua sebanyak 18 ribu sertifikat bagi masyarakat yang berada dikelurahan maupun desa dikabupaten OKI secara cuma-cuma alias gratis.
 
M Syahrir mengatakan, untuk Kabupaten OKI tahap pertama telah dirampungkan sebanyak 100 persen dan rencananya akan dibagikan oleh presiden jokowi dipalembang bersama dengan kabupaten lainnya OI, Muba, Banyuasin dan Palembang.
 
Sementara setelah selesai pelaksanaan program PTSL tahap I, pihaknya melakukan persiapan untuk melakukan program PTSL tahap II bagi masyarakat kabuapten OKI yang tidak termasuk dalam tahap pertama.
 
Syahril berharap masyarakat Kabupaten OKI dapat memanfaatkan program ini sebaik-baiknya terlebih karena memang dilaksanakan secara gratis, hanya membayar biaya materai.
 
Syaril juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mudah mempercayai jika ada oknum yang meminta sejumlah uang yang tidak jelas karena program tersebut diselenggarakan secara gratis.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menargetkan di akhir tahun 2017 ini, penyelesaian perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dapat mencapai minimal 95 persen. Untuk itu, Paska lebaran ini pihaknya melakukan pelayanan jemput bola ke desa-desa untuk percepatan penyelesaian perekaman e-KTP.

“Saat ini kita fokus menggenjot penyelesaian perekaman khusus di desa-desa, kita terapkan sistem jemput bola agar dapat maksimal,” ungkap Cholid Hamdan Kepala Disdukcapil OKI, Senin, (10/7).

Cholid mengungkapkan, kesadaran masyarakat mengurus administrasi kependudukan terutama e-KTP meningkat, untuk itu dia dan jajarannya melakukan sistem jemput bola turun ke desa. “Kami harus bekerja keras, hari ini tim turun ke Kecamatan Lempuing Jaya. Sampai dengan pertengahan 2017 ini kita sudah turun ke 14 tempat,” ujarnya.

Cholid sengaja melakukan jemput bola untuk mengurangi kepadatan antrean di kantor Disdukcapil. Tak hanya itu layanan ini memudahkan warga yang sakit, difabel dan lansia agar tidak perlu menghabiskan waktu di jalan.

“Untuk mempercepat perekaman kita turun langsung ke lapangan, untuk mencetak e-KTP masih di Disdukcapil. Staf capil bersama kecamatan jalan. Mulai Sabtu enggak kenal lelah,” katanya.

Terkait kendala ke kosongan blangko, pihak nya terus melakukan koordinasi di Pemerintah Provinsi dan Kemendagri

“Untuk blanko kita memang harus ke pusat, mengantre di Jakarta. Untuk sementara ini stok masih tersedia. Kalau kurang kita terus koordinasi. Istilah kita “dijuluk”, Ungkapnya

Jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman di Kabupaten OKI menurut dia sudah mencapai 80 persen. Saat ini jumlah penduduk yang sudah memiliki e-KTP mencapai 440.000 orang.

Dikatakan Cholid, pembuatan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran dan lainnya, kini semakin dipermudah. Harapannya semakin banyak warga yang mengurus administrasi kependudukan.

“Kita terus melakukan peningkatan layanan. Seperti memperbaiki ruangan layanan di Disdukcapil juga perekaman keliling ini. Kita ingin masyarakat memiliki kesadaran tinggi untuk mengurus administrasi kependudukan karena KTP bukan hanya bukti identitas diri, tapi juga menjadi syarat berbagai urusan,” jelasnya.

Dia berharap dalam waktu dekat bisa memperluas jangkauan layanan administrasi kependudukan hingga ke pelosok, desa sehingga masyarakat makin mudah mengaksesnya. “Langkah ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, karena harus menyiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai,” tandasnya.